HASIL Bahsul Masâil Maudlū’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling menyengat publik adalah hasil bahasan di tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.”

Bagi saya, ini bukan tema baru, tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU yang telah ditanamkan sejak tahun 1936, 1945, 1953, 1984, dan 1987. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial.

Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlarūri bis Syaukah. Tahun 1983-1984, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah.

Produk-produk penting ini perlu saya ingatkan, terutama kepada orang NU, yang mulai gemar menilai NU dengan kaca mata non-NU (as outsider). Saya mengikuti sejumlah grup WhatsApp yang isinya orang NU tetapi menghujat produk Munas dan NU 2019 terkait isu ini.

Saya tidak terlibat di Komisi Bahsul Masa’il, tetapi di Komisi Rekomendasi sebagai sekretaris. Namun, saya mengikuti nuansa perdebatan tentang materi penting itu di luar forum. Bahsul Masa’il di lingkungan NU, terlebih jika isunya penting, selalu melibatkan perdebatan panas, sampai-sampai pimpinan PBNU (Rais ‘Am, Ketua Umum, Katib ‘Am, dan Sekjen) turun gelanggang.

Kenapa ini terjadi? Karena tradisi Bahsul Masa’il NU adalah adu ta’bir (ibârât/kutipan/rujukan) teks kitab. Dan begitu melihat teks kitab terkait status non-Muslim, yang tersedia adalah istilah kâfir harby, kâfir dzimmy, kâfir mu’âhad, dan kâfir musta’min. Kâfir harby merujuk ke orang kafir yang agresif karena itu harus diperangi. Kâfir dzimmy merujuk ke orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah (pajak). Kâfir mu’âhad merujuk ke orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian. Kâfir musta’min merujuk ke orang kafir yang datang ke negeri Islam yang minta perlindungan dan dilindungi.

Kategori ini adalah kategori sosiologis-politis, bukan teologis. Orang yang mengingkari risalah Muhammad disebut kafir secara teologis. Tetapi, fikih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Semua haram (ditumpahkan) darahnya, kecuali kâfir harby.

Kategori sosiologis-politis ini, menurut saya, bias Negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Memang, teks kitab yang dikaji dan dirujuk di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun (di era klasik) dalam konfigurasi politik dawlah Islâmiyah. Dalam konteks (saat) itu, orang Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan.

Status orang kafir tergantung sikapnya. Kalau dia agresif, dia harus dibunuh. Kalau tunduk dan bayar pajak, dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian.

Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai “bukan negara Islam?” (Para) Musyâwirīn dalam forum Bahsul Masâ’il (di Banjar Patroman itu) sebagian masih terikat dengan teks harfiah kitab, karena itu tetap mengenakan idiom kafir untuk menghukumi status non-Muslim di (ranah publik) Indonesia.

Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi.

Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU mengusulkan penggantian istilah muwâthinin (مواطنين) yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata “wathan” yang artinya bangsa. Karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif, tidak ada (dikotomi) mayoritas dan minoritas. Semua berlaku prinisp keseteraan dan persamaan di muka hukum, equality before the law.

Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mukmin dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama.Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom ini tidak berlaku di ranah publik (mu’âmalah wathaniyah). Semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Ini persis seperti yang dilakukan Nabi ketika mendirikan Negara Madinah (dengan konstitusinya yg terkenal: Piagam Madinah/Medina Charter/صحيفة المدينة). Kaum Muslim dan Yahudi dengan beragam suku dan agamanya, di dalam naskah Piagam Madinah, semua disebut sebagai Ummatun Wâhidah.

Definisi ‘umat’ dalam Piagam Madinah bahkan jauh lebih inklusif daripada penggunaan sekarang, yang secara eksklusif hanya merujuk kepada umat Islam. Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum, tidak peduli suku dan agamanya.

(لا عدوان الا على الظالمين)

Adakah yang salah dengan keputusan ini? Sama sekali tidak! Ada pihak, yang dengan keputusan ini, ingin menambahkan bukti tentang penyimpangan NU di bawah kepimpinan K.H. Said Aqil Siroj. NU, kata mereka, semakin menyimpang dari jalur para pendiri. Penilaian ini salah, totally wrong. Tahun 1936, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari telah memimpin Muktamar di Banjarmasin yang memutuskan Nusantara sebagai kawasan damai (Dârus Salâm). Tidak berlaku hukum perang sejauh penguasa kolonial (Hindia-Belanda) masih membolehkan umat Islam menjalankan syariat Islam, meskipun terbatas.

Tahun 1945, Hadratus Syaikh setuju Indonesia tidak menjadi Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. Di tahun yang sama, ketika kompeni berniat menduduki lagi negeri yang sudah diproklamirkan merdeka, Hadratus Syaikh mencanangkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu. Tahun 1983-84, dalam kontinum semangat yang sama, NU memutuskan NKRI final.

Apakah konsekuensi dari resepsi finalitas NKRI? Secara normatif, seluruh warga negara dalam NKRI berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi SARA. Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama. Umat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sejauh tidak melanggar syariat. Tidak ada (dikotomi) mukmin dan kafir di ranah publik NKRI. Yang ada adalah warga negara Indonesia, yang berbhinneka tunggal ika.

Keputusan Munas dan Konbes NU, sekali lagi, adalah menghidupkan kembali semangat Piagam Madinah dan kesepakatan para founding fathers yang mendirikan Indonesia bukan sebagai Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. NU sejak 1984, telah menyatakan NKRI final.

Konsekuensinya, tidak lagi relevan mengungkap idiom-idiom privat agama ke ranah publik. Non-Muslim Indonesia tidak layak dihukumi sebagai kâfir dzimmy, kâfir mu’âhad, kâfir musta’min apalagi kâfir harby yang harus dimusuhi. Nahnu al-Muwâthinūn: kita semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya.

M. Kholid Syeirazi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here